Kalurahan Triharjo

Sejarah Desa Triharjo

Sejarah lahirnya Republik Indonesia yang perkembangannya pada saat itu selalu diikuti oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditandai dengan adiknya yang duduk di BPUPKI/ PPKI yaitu Poeroebojo (39 tahun) dan Bintoro (31 tahun), merupakan sebuah bentuk penghormatan dan dukungan maka HB IX dan PA VII terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan juga disampaikan melalui telegram mengucapkan selamat kepada Pusat atas Proklamasi Kemerdekaan dan ucapan selamat serta dukungan pengangkatan Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah mendengar pendapat Komite Nasional Indonesia Daerah, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan "Amanat 5 September 1945" untuk diindahkan oleh seluruh penduduk Yogyakarta, yaitu:

1. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia
2. Sultan sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Berhubung keadaan darurat maka segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Sultan, demikian pula kekuasaan-kekuasaan lainnya.
3. Hubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan bertanggungjawab atas Negeri Ngayogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dilihat dari sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia maka dapat diidentifikasi bahwa Negeri Ngayogyakarta telah ada sebelum Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan desa-desa yang berada di Negeri Ngayogyakarta merupakan wilayah yang menjadi bagian sistem dari Negeri Ngayogyakarta.

Sejak Negara Republik Indonesia dan Kraton Ngayogyakarta menyatakan "bergabung' maka dilakukan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan di wilayah Negeri Ngayogyakarta, termasuk Kalurahan Siyangan, Kalurahan  Gunturan dan Kalurahan Tirto dikukuhkan dengan  menyesuaikan peraturan dan pedoman  Negeri Ngayogyakarta, baik dalam Tata Kaprajan ( Pemerintahan ) dan hukum-hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat Yogyakarta. Beberapa Punggowo Projo, Lurah dan Pamong Projo yang selalu melakukan pertemuan-pertemuan di Kapanewon Pandak (Kecamatan Pandak ) memiliki kesepakatan untuk bergabung dari Kalurahan Siyangan, Kalurahan Gunturan dan Kalurahan Tirto  melebur bergabung menjadi  satu kelurahan yang di beri nama “TRIHARJO” pada tanggal 30 Oktober 1946.

Triharjo berasal dari kata Tri yang artinya tiga dan Harjo sebuah penggalan kalimat Raharjo yang mempunyai arti sejahtera. Sejahtera yang di maksud adalah kecukupan pada 3 hal yang menjadi kebutuhan dasar orang hidup, yaitu kecukupan pangan, kecukupan sandang dan kecukupan papan atau tempat tinggal. Triharjo juga memiliki makna /arti yang menggambarkan bersatunya 3 kalurahan dan melebur bergabung menjadi satu.

Kalurahan Siyangan dengan wilayahnya Cengkiran, Siyangan, Kasokan, dan Juwono, dan Kalurahan Gunturan dengan wilayahnya Ngabean, Dringo, Dukuh, Gunturan, Kalisat, Kiyudan, Ciren, Ciren Nengahan, Ciren Gedong, dan Payungan, serta Kalurahan Tirto dengan wilayah Jalakan, Bakalan, Jigudan, Tirto, Karang Padang, Karang Joho, Sumber, Dukuh, Jaten, Polodadi, Cengkiran Gunung, Gandokan, Nglarang, Salam, dan Gandekan, setelah bergabung menjadi Kelurahan Triharjo wilayahnya hanya terbagi menjadi 10 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Siyangan, Juwono, Ngabean, Gunturan, Ciren, Jalakan, Jigudan, Tirto, Jaten, dan Nglarang.

Pejabat Lurah Desa Triharjo sejak pertama kali berdiri :