Kalurahan Triharjo

Perencanaan pembangunan kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal kalurahan serta mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Pelaksanaannya harus secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat kalurahan. Salah satu perencanaan kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun serta disusun pada bulan Juli tahun ber-jalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKPKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan dengan mempedomani dokumen RPJMKal. RKPKal paling sedikit berisi mengenai:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;
2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan;
4. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama antara kalurahan dan pihak lain;
5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
6. Tim pelaksana kegiatan.